Bogor | LintasUpdate – Lebih dari 100 hari sudah masa kerja Wali Kota Bogor, Dedi A. Jenal, berjalan. Namun hingga kini, publik masih menunggu langkah konkret dalam melakukan pembenahan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kota Bogor. Dua entitas strategis tersebut belum menunjukkan perbaikan berarti, meski selama ini terus menjadi sorotan akibat kinerja yang tidak optimal, dugaan praktik inefisiensi, hingga lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
BUMD dan BLUD sejatinya merupakan alat penting pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, rendahnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan yang buruk, serta kinerja keuangan yang merugi menunjukkan perlunya tindakan tegas dan evaluasi menyeluruh.
Tegas dalam Menindak, Bukan Sekadar Retorika
Pengamat kebijakan publik, Ferdian Mufti Azis, menegaskan bahwa Wali Kota Dedi A. Jenal perlu menunjukkan ketegasan politik dalam membenahi dua lembaga penting tersebut.
“Walikota harus berani membongkar dan membersihkan sistem di BUMD dan BLUD. Jangan sampai lembaga-lembaga ini jadi tempat nyaman bagi oknum yang hanya memperkaya diri,” ujarnya.
Evaluasi yang dilakukan tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif atau seremoni belaka. Diperlukan audit kinerja dan keuangan yang benar-benar independen, profesional, dan terbuka kepada publik. Hanya dengan cara itu kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan, dan jargon-jargon reformasi birokrasi tak menjadi isapan jempol semata.
Desakan Publik Menguat, Reformasi Menjadi Keniscayaan
Masyarakat terus menyuarakan desakan agar Pemkot Bogor segera melakukan perombakan struktural, mengganti pejabat yang tidak kompeten, dan membangun sistem kerja yang profesional dan akuntabel. Berbagai keluhan atas lambannya pelayanan RSUD, lemahnya kinerja BUMD, dan tidak jelasnya penggunaan anggaran BLUD adalah sinyal kuat bahwa perubahan sudah tidak bisa ditunda.
“Evaluasi bukan hanya soal mengganti orang. Tapi kalau orangnya bermasalah dan jadi penghambat perbaikan, ya harus diganti. Jangan takut bertindak,” tegas Ferdian kembali.
6 Bulan Pertama Adalah Penentu Arah Kepemimpinan
Dalam enam bulan pertama pemerintahannya, Wali Kota Dedi A. Jenal dituntut untuk menjadikan reformasi total BUMD dan BLUD sebagai agenda prioritas. Tanpa langkah nyata dalam waktu dekat, publik akan menilai bahwa kepemimpinan yang baru hanya melanjutkan pola lama yang penuh kompromi dan minim keberanian.
Kota Bogor membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit demi kepentingan rakyat banyak. Penegakan integritas harus dimulai dengan keberanian membongkar sistem yang buruk dan membangun ulang institusi yang berpihak pada pelayanan dan kesejahteraan warga.(Red)
