SUKARAJA | LintasUpdate – Program bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di wilayah Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, diduga tidak tepat sasaran. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah orang tua siswa mengeluhkan ketidaksesuaian dalam proses penyaluran bantuan tersebut.
Menurut penelusuran aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), beberapa siswa dari keluarga kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan KIP. Sebaliknya, siswa dari keluarga yang dinilai mampu justru menerima bantuan tersebut.
“Aneh banget, yang orang tuanya mampu malah dapat KIP. Sementara siswa yang miskin malah tidak kebagian,” ujar salah satu aktivis LSM, menirukan keluhan orang tua siswa.
Aktivis mendesak agar pemerintah dan pihak terkait segera meninjau kembali proses dan data penyaluran program KIP di wilayah tersebut. Menurut mereka, jika dibiarkan, kondisi ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Pihak berwenang harus mengecek ulang data penerima. Kalau perlu, lakukan kroscek langsung ke rumah warga. Program KIP seharusnya menyasar siswa dari keluarga miskin,” tegasnya.
Romey, salah satu aktivis yang menyoroti masalah ini, menyebut bahwa ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran KIP disebabkan oleh pendataan yang tidak akurat serta minimnya transparansi informasi kepada masyarakat.
“Banyak yang tidak tahu bagaimana cara mencairkan dana atau menggunakan KIP dengan benar. Ini dampaknya besar: bisa memperlebar kesenjangan akses pendidikan antara yang mampu dan yang tidak,” jelas Romey.
Ia meminta agar Dinas Pendidikan dan instansi terkait segera melakukan pembaruan data secara berkala, meningkatkan pengawasan penyaluran, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Perlu ada pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Disdik harus menindak tegas oknum yang bermain dalam program ini,” tambahnya.
Terkait hal ini, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Sukaraja, Yudi, menjelaskan bahwa pihak sekolah hanya mengajukan data calon penerima berdasarkan data dari pemerintah desa.
“Sekolah hanya mengajukan berdasarkan data dari desa. Kalau ada isu tidak tepat sasaran, bisa ditanyakan ke desa. Mereka yang mendata, dan harusnya disurvei langsung ke rumah,” jelas Yudi saat dikonfirmasi.
Sementara itu, pihak Pemerintah Desa Cikeas, Camat Sukaraja, hingga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi saat dihubungi melalui sambungan telepon.(Red)
