BOGOR | LintasUpdate – Akses Dashboard Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bogor dilaporkan tidak dapat diakses publik di tengah mencuatnya sorotan terhadap dugaan keterkaitan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dengan sejumlah dapur MBG yang dikelola oleh Yayasan Ageung Ridzki Saudara. Kamis (18/6/2026).
Tidak dapat diaksesnya dashboard tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Bogor. Selama ini, dashboard tersebut menjadi salah satu instrumen pengawasan publik yang menampilkan data operasional program secara terbuka.
Berdasarkan data yang beredar, Yayasan Ageung Ridzki Saudara diketahui mengelola sedikitnya tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bogor, yakni SPPG Megamendung Pasir Angin 3, SPPG Megamendung Cipayung 2, dan SPPG Citapen Ciawi 02. Selain di Kabupaten Bogor, yayasan tersebut juga disebut mengelola sejumlah SPPG lainnya di Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung.
Sorotan publik mengarah pada posisi Sony Sonjaya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala BGN sekaligus Ketua Tim Verifikasi SPPG tingkat nasional. Jabatan tersebut memiliki kewenangan strategis dalam proses verifikasi, penilaian, dan kelayakan operasional dapur MBG di berbagai daerah.
Data kepengurusan yayasan menunjukkan adanya nama-nama yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan Sony Sonjaya. Rahmanisa Kartikasari Sonjaya tercatat sebagai anggota pengurus yayasan, sementara Ela Komalasari dan Rizal Daffa Noer Sidik juga masuk dalam struktur kepengurusan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya terkait proses verifikasi dan penetapan mitra pelaksana yang berada di bawah pengawasan BGN.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan tersebut, hilangnya akses terhadap Dashboard MBG Kabupaten Bogor semakin menambah tanda tanya. Padahal, platform itu selama ini menjadi sarana masyarakat untuk memantau jalannya program secara langsung dan terbuka.
Sejumlah pihak menilai Badan Gizi Nasional perlu segera memberikan penjelasan resmi terkait penyebab tidak dapat diaksesnya dashboard tersebut. Keterbukaan informasi dinilai menjadi hal yang sangat penting mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026.
Selain meminta penjelasan resmi, berbagai kalangan juga mendorong dilakukannya audit independen terhadap SPPG yang memiliki keterkaitan dengan Yayasan Ageung Ridzki Saudara. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan proses verifikasi, persetujuan operasional, serta pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Dorongan lainnya mencakup pembukaan data kepemilikan manfaat (beneficial ownership) seluruh mitra MBG, penguatan sistem pengawasan internal, serta penyusunan regulasi yang lebih tegas terkait pencegahan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, Badan Gizi Nasional belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab tidak dapat diaksesnya Dashboard MBG Kabupaten Bogor maupun mengenai temuan keterkaitan pengurus Yayasan Ageung Ridzki Saudara dengan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya.
Pewarta : Red Editor : All Copyright © LintasUpdate 2026
