Oleh: Ferdian Mufti Azis, SH, LLM Direktur BRaIn Institute
Bogor | LintasUpdate – Penetapan Deni Mulyadi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor adalah langkah tepat dan rasional yang patut diapresiasi. Dalam konteks manajemen pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan penuh tantangan, Kota Bogor membutuhkan sosok birokrat yang bukan hanya memahami mekanisme administrasi, tetapi juga memiliki kapasitas strategis dan integritas yang teruji. Deni Mulyadi adalah figur yang menjawab kebutuhan itu.
Sebagai seorang birokrat senior dengan rekam jejak panjang di bidang keuangan dan aset daerah, Deni telah membuktikan dirinya dalam mengelola anggaran dan kebijakan fiskal daerah secara profesional. Pengalaman panjangnya di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menjadi bekal kuat untuk menavigasi dinamika tata kelola pemerintahan Kota Bogor secara lebih efisien dan akuntabel.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengangkatan seorang Sekda harus berbasis pada prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Proses seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa penetapan Deni Mulyadi bukan keputusan politis, melainkan pilihan berbasis kualifikasi dan kebutuhan institusi. Hal ini membuktikan bahwa Kota Bogor sedang bergerak ke arah penguatan kelembagaan birokrasi yang sehat dan fungsional.
Sekda memegang peran vital sebagai motor penggerak roda pemerintahan. Ia menjadi jembatan antara visi kepala daerah dan pelaksanaan teknokratis di seluruh perangkat daerah. Maka, dibutuhkan sosok yang mampu membangun sinergi lintas sektor, memfasilitasi koordinasi kebijakan, dan menjaga stabilitas birokrasi. Dalam konteks ini, karakter Deni Mulyadi yang dikenal inklusif, solutif, dan tahan tekanan menjadi modal sosial yang tidak bisa diabaikan.
Kita semua berharap, dengan penunjukan Deni Mulyadi secara resmi, Kota Bogor mampu mempercepat realisasi program-program prioritas yang telah dirancang oleh wali kota dan wakil wali kota. Dari penguatan pelayanan publik, efisiensi pengelolaan anggaran, hingga pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi—semua membutuhkan peran Sekda yang adaptif dan progresif.
Sebagai penutup, mari kita jadikan momen ini sebagai titik tolak reformasi birokrasi di Kota Bogor. Penunjukan Deni Mulyadi adalah contoh nyata bahwa rasionalitas dan profesionalisme masih menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis di lingkup pemerintahan daerah. Semoga beliau dapat mengemban amanah ini dengan baik, demi Bogor yang lebih maju dan melayani.(Red)
