Bogor | LintasUpdate – Ketua DPW LSM Harimau Jawa Barat, Reno Guandi, menyesalkan pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) Yandri Susanto yang menyebut wartawan bodrek dan LSM abal-abal mengganggu kinerja kepala desa. Pernyataan itu disampaikan kepada Jenderal Polisi M. Fadil Imran dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.
Menurut Reno, sebagai pejabat negara, seorang menteri seharusnya lebih bijak dalam berbicara agar tidak memicu kegaduhan di masyarakat.
“Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat melalui organisasi seperti LSM maupun jurnalis berhak melakukan kontrol sosial dan monitoring terhadap penggunaan anggaran negara. Faktanya, setelah pemerintah pusat mengalokasikan dana desa, masih banyak desa yang belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ini membuktikan bahwa tujuan dari program dana desa belum sepenuhnya tercapai,” ujar Reno.
Ia menegaskan bahwa keberadaan LSM dan wartawan sangat penting dalam mengawal serta mengawasi penggunaan anggaran negara di tingkat desa. Oleh karena itu, pernyataan yang meremehkan peran mereka dinilai tidak tepat.
Lebih lanjut, Reno meminta Menteri Desa PDT segera memberikan klarifikasi atas pernyataan tersebut. Jika tidak, ia khawatir hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa pemerintah sengaja melonggarkan pengawasan terhadap dana desa.
“Jika Menteri Desa PDT tidak segera mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataannya, kami akan menggalang konsolidasi bersama rekan-rekan wartawan dan LSM untuk menggelar aksi unjuk rasa. Kami juga akan meminta Presiden Prabowo Subianto agar mengevaluasi dan mempertimbangkan pemberhentian Yandri Susanto dari jabatannya,” pungkas Reno Guandi.(Permana)
