Bogor | LintasUpdate – Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Cabang Bogor, Yogi Ariananda, menyoroti ketimpangan antara slogan “Bogor Istimewa” dengan kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, alih-alih menunjukkan perbaikan, sejumlah indikator sosial justru menunjukkan kemunduran.
“Selain angka korupsi yang kian nyata, kasus HIV juga meningkat, bahkan baru-baru ini kita dikejutkan dengan pemberitaan soal pesta LGBT di kawasan Puncak,” kata Yogi saat ditemui di Cibinong, Senin, 24 Juni 2025.
Yogi menilai Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia juga mendorong agar rotasi atau pergeseran pejabat dinas tidak dijadikan ajang praktik nepotisme.
“Reshuffle di dinas jangan dijadikan ajang KKN. Siapa yang duduk, dia harus kompeten. Karena masalah di Kabupaten Bogor terlalu banyak untuk ditangani oleh orang yang tidak ahli,” ujarnya.
Ia menyoroti luasnya wilayah Kabupaten Bogor sebagai tantangan besar dalam pengelolaan infrastruktur. Menurut Yogi, dengan cakupan 40 kecamatan yang tersebar dari wilayah utara hingga selatan, diperlukan sistem birokrasi yang gesit dan responsif.
“Roda pemerintahan Kabupaten Bogor wajib serius. Jangan hanya berhenti di pencitraan, sementara rakyat menghadapi persoalan akut mulai dari jalan rusak hingga pelayanan kesehatan,” tambahnya.
Yogi menegaskan bahwa GMPRI akan terus mengawal kebijakan Pemkab Bogor, terutama dalam isu transparansi anggaran dan pelayanan publik. (Deva)
