Jakarta | LintasUpdate – Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Massa mulai memadati kawasan DPR sejak pagi dengan membawa poster, spanduk, dan pengeras suara.
Aksi tersebut menuntut pemerintah dan DPR untuk segera merespons enam poin penting terkait kesejahteraan pekerja. Di antaranya, penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, kenaikan Upah Minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK.
Selain itu, buruh juga menuntut reformasi pajak dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, menghapus pajak pesangon, THR, dan JHT, serta menghapus diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan menikah. Mereka juga mendesak DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa model Omnibus Law, serta mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan aksi ini merupakan langkah awal perjuangan buruh. “Hari ini kita tunjukkan bahwa suara buruh tidak bisa diabaikan. Kalau pemerintah dan DPR tidak menanggapi, aksi lanjutan akan lebih besar lagi,” ujarnya dari atas mobil komando.
Untuk menjaga keamanan, sebanyak 4.969 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan di sekitar Gedung DPR. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat tersendat, namun kondisi tetap terkendali dan tidak ada laporan kericuhan.
Sekitar pukul 12.30 WIB, massa buruh mulai membubarkan diri secara tertib. Menurut panitia aksi, pembubaran dilakukan lebih cepat karena banyak buruh harus kembali bekerja agar terhindar dari ancaman pemecatan.
Aksi damai ini menjadi penanda bahwa isu perburuhan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan DPR, terutama menjelang pembahasan kebijakan ketenagakerjaan dan pengupahan tahun 2026.(Red)
