Bogor | LintasUpdate – Proyek revitalisasi gedung SDN Kencana 1 yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan menuai sorotan publik. Penyebabnya, papan proyek yang terpasang di lokasi kegiatan tidak mencantumkan nama konsultan perencana maupun pengawas, yang lazimnya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah. Selasa, 10 Juni 2025.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1 angka 9 mendefinisikan pengawas konstruksi sebagai penyedia jasa yang diberi tugas oleh pengguna jasa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan sejak awal hingga serah terima hasil. Lebih lanjut, Pasal 55 ayat (1) mewajibkan pengguna jasa menyediakan tenaga pengawas konstruksi yang kompeten untuk menjamin mutu hasil pekerjaan.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pekerjaan konstruksi, termasuk proyek milik pemerintah, wajib diawasi oleh pengawas internal ataupun konsultan independen. Keberadaan konsultan dinilai krusial untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan mutu pembangunan.
Namun, proyek revitalisasi SDN Kencana 1 senilai lebih dari Rp3 miliar yang dikerjakan oleh CV Sinar Karya Sentosa dalam jangka waktu 210 hari kalender, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 006/SP-SARPRAS/RVT.KVN1/VI/2025, tak menunjukkan informasi apa pun soal konsultan.
Ketiadaan informasi mengenai konsultan perencana dan pengawas ini menimbulkan tanda tanya mengenai proses perencanaan teknis, pengawasan, serta pengendalian mutu dalam proyek tersebut. Sejumlah pemerhati kebijakan publik menyebut absennya peran konsultan sebagai indikasi lemahnya tata kelola proyek, yang berisiko menurunkan kualitas hasil pekerjaan.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kota Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait absennya konsultan dalam proyek revitalisasi tersebut. (Red)
