Bogor | LintasUpdate – Isu besaran penghasilan anggota DPRD Kota Bogor kembali menjadi sorotan publik. Informasi yang beredar menyebutkan, seorang anggota dewan bisa mengantongi Rp87,3 juta per bulan atau sekitar Rp1,4 miliar per tahun. Bahkan ada yang mencapai Rp114,3 juta per bulan.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menilai tertutupnya informasi soal gaji dan tunjangan anggota dewan sudah berlangsung lama. “Selama ini tidak ada keterbukaan. Masyarakat tidak pernah tahu secara detail apa saja komponen pendapatan anggota dewan, mulai dari gaji pokok, tunjangan, perjalanan dinas, hingga fasilitas lain,” kata Trubus kepada wartawan, Kamis, 4 September 2025.
Menurut Trubus, sistem demokrasi yang berjalan saat ini justru mendorong perilaku politik transaksional. Biaya politik yang tinggi, mulai dari kampanye hingga membayar dukungan ormas, kerap membuat anggota dewan sibuk mengembalikan modal setelah terpilih. “Ada yang sampai mengatakan mencari uang halal di DPR itu susah. Pernyataan itu menunjukkan betapa sistem kita sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan ini bukan hanya terjadi di Bogor, tapi juga di Jakarta dan daerah lain. Pemilu serentak, yang semestinya memperkuat demokrasi, justru membuka ruang bagi praktik oportunistik. “Inilah yang menyebabkan wakil rakyat enggan berdialog dengan konstituen, bahkan menutup informasi soal pendapatan mereka,” kata Trubus.
Trubus menegaskan, masyarakat berhak mengetahui skema penghasilan DPRD secara transparan. Mulai dari gaji, tunjangan keluarga, hingga fasilitas perjalanan dinas. “Kalau ada keterbukaan, publik bisa ikut mengawasi. Itu cara sederhana untuk mencegah praktik korupsi dan mengembalikan kepercayaan terhadap demokrasi,” ucapnya. (Red)
