Bogor | LintasUpdate – Proyek rehabilitasi jaringan irigasi permukaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane, menuai sorotan publik. Papan informasi kegiatan yang terpasang di lokasi pekerjaan, tepatnya di saluran induk Cisadane Empang, Kabupaten Bogor, tidak mencantumkan keberadaan konsultan perencana maupun konsultan pengawas sebagaimana lazimnya pada proyek pemerintah.
Berdasarkan informasi yang tertera pada papan proyek, kegiatan ini meliputi rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan pekerjaan perbaikan pasangan serta normalisasi saluran induk Cisadane Empang. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.213.056.800, dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender sejak 14 Agustus 2025. Adapun kontraktor pelaksana adalah CV Artha Gemilang Arisentosa.
Namun, kondisi di lapangan menimbulkan tanda tanya besar. Tidak dicantumkannya konsultan perencana dan konsultan pengawas pada papan informasi proyek berpotensi mengurangi transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Padahal, kedua unsur tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas, standar teknis, dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.
Warga sekitar menilai, tanpa adanya pengawasan yang jelas, pekerjaan bisa dikerjakan secara asal-asalan dan berujung pada kerugian masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program pemerintah ini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait baik dari UPTD PSDA maupun kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait kelalaian administrasi dalam penyajian informasi proyek tersebut.(Deva)
