BOGOR l LintasUpdate – Pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) di Kampung Tarisi, Desa Bagoang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan. Ilyas, Ketua LSM Pergerakan Perubahan Untuk Keadilan (PPUK), menilai bahwa Pol PP Kabupaten Bogor kurang tegas dalam menanggapi masalah pembangunan tower yang tidak memiliki izin lengkap tersebut.
Izinnya belum lengkap, tetapi pembangunan tower ini tetap berlanjut. Hal ini sangat mengecewakan karena menandakan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang serius terhadap pembangunan yang tidak sah ini,” ujar Ilyas kepada LintasUpdate.co.id, Sabtu (1/02/2025).
Menurut Ilyas, tindakan Pol PP Kecamatan Jasinga yang sempat menghentikan pembangunan pada awal Januari 2025, tidak cukup untuk menghentikan kegiatan yang ilegal tersebut. Ia menambahkan bahwa pengawasan harus lebih intensif dan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk menuntaskan masalah ini.
“Harusnya, jika sudah ada penghentian dari Pol PP Kecamatan Jasinga, Pol PP Kabupaten Bogor harus segera turun tangan. Penertiban harus dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang membangun tanpa izin,” jelas Ilyas.
Terkait hal ini, pihak pengelola tower, yang diidentifikasi sebagai Maulana, telah mengarahkan media untuk menghubungi Sutomo yang bertanggung jawab atas perizinan IMB. Namun, Sutomo hingga kini belum memberikan respon terkait masalah ini.
Pembangunan tower BTS ini sebelumnya diberhentikan sementara oleh Pol PP pada 3 Januari 2025, namun aktivitas di lokasi kembali dilanjutkan setelahnya. Pol PP Kecamatan Jasinga kini berupaya untuk memverifikasi status perizinan yang belum jelas, dan memastikan tidak ada kegiatan konstruksi lebih lanjut sebelum izin yang sah diterbitkan.(Adek)
