BANDUNG | LintasUpdate – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga untuk memberantas praktik mafia pangan yang merugikan petani serta membebani konsumen.
Praktik ilegal yang menjadi sorotan antara lain penimbunan dan repacking beras subsidi, penyalahgunaan pupuk dan Bahan Bakar Minyak (BBM), impor ilegal, hingga pembentukan kartel harga komoditas seperti cabai.
“Pemberantasan mafia pangan perlu dilakukan secara sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga. Menko Polkam mengamanatkan agar program prioritas Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis, dapat dikawal dengan menjaga rantai pasok pangan,” tegas Brigjen TNI M. Sujono, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, saat rapat di Bandung, Selasa (25/8/2025).
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah komitmen bersama. Satgas Pangan Polri bertekad memperkuat deteksi dini, pencegahan, dan penindakan dengan prinsip ultimum remedium (penindakan sebagai langkah terakhir) demi menjaga ketersediaan pangan.
TNI menyatakan siap mengerahkan aparat teritorial hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk melindungi petani dari praktik penindasan tengkulak. Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan pentingnya pemetaan rantai pasok serta penerapan regulasi harga acuan yang efektif.
Seluruh pihak sepakat bahwa pemberantasan mafia pangan harus dilakukan melalui sinergi lintas lembaga, integrasi data, serta tata kelola distribusi yang transparan. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, menjamin kelancaran pasokan, serta melindungi kepentingan petani dan konsumen. (Red)
