Jakarta | LintasUpdate – Forum Solidaritas Pemuda Inspiratif (FORSPI) menyatakan keprihatinan atas kebijakan penerapan royalti musik yang diberlakukan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk restoran, kafe, dan tempat usaha sejenis. Kebijakan ini dinilai berpotensi melukai rasa keadilan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap regulasi publik.
Ketua FORSPI, Deni Kurniawan, menegaskan bahwa prinsip penghormatan terhadap hak cipta adalah hal yang tidak bisa ditawar. Namun, kebijakan yang diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi riil para pelaku usaha kecil justru menciptakan beban sepihak dan berisiko menyingkirkan UMKM dari ruang hidup ekonominya sendiri.
“Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, penerapan royalti tanpa klasifikasi yang adil mencerminkan kegagalan negara dalam membedakan antara korporasi besar dan pelaku usaha kecil. Pemerintah daerah seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan sekadar perpanjangan tangan kebijakan pusat,” ujar Deni.
FORSPI menilai, regulasi ini perlu dikaji ulang dengan menghadirkan parameter yang jelas: siapa yang layak dikenai royalti, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya secara adil dan transparan.
“UMKM dengan perangkat audio sederhana tidak bisa disamakan dengan jaringan kafe besar yang memutar musik komersial secara masif. Ini soal sensitivitas kebijakan. Keberpihakan tidak boleh bias kekuasaan,” lanjut Deni.
Ia juga menyoroti bahwa UMKM selama ini sering dijadikan jargon politik, namun dalam praktiknya, justru terus dibebani dengan berbagai regulasi, pungutan, hingga pajak yang kerap tidak jelas pertanggungjawabannya.
Salah seorang pelaku UMKM yang ditemui FORSPI pun menyampaikan unek-uneknya:
“Apakah negara ini masih punya empati pada kami? Kami bertahan dengan modal kecil, kenapa kini musik yang kami putar pun harus dihitung-hitung? Apakah keadilan hanya milik mereka yang punya modal besar?”
Berdasarkan hal tersebut, FORSPI mendesak agar kebijakan royalti musik segera dievaluasi secara serius dengan melibatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama dalam pembentukan regulasi.
“Jika suara UMKM terus diabaikan, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang perlawanan sosial yang lebih besar. Keadilan tidak boleh tunduk pada angka-angka regulasi yang kering dari empati,” tutup Deni.(Jasman)
