BOGOR | LintasUpdate – Persoalan keuangan intansi perangkat daerah Kabupaten Bogor tidak pernah beres dari bidikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kabupaten Bogor selalu mendapatkan peringatan dari BPK Jawa Barat soal Laporan Keuangan Daerah.
Sebelumnya, BPK Jawa Barat membidik laporan keuangan PT PPE, dilanjutkan pelanggaran yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar), PUPR, PT Sayaga, Dishub, BPKAD, DKPP dan Dinas Pendidikan, teranyar BPK Jawa Barat menyoal Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dalam laporan hasiĺ audit BPK Jawa Barat mencatat, DLH Kabupaten Bogor terindikasi penyalahgunaan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).
Temuan BPK Jawa Barat ini bukan pertama kalinya terjadi, sebelumnya dalam LHP Kabupaten Bogor tahun 2021, DLH tidak menyetorkan uang Retrubusi sampah ke Kas Daerah yang mencapai milyaran rupiah.
Menanggapi hal itu, Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI), Yogi Ariananda geram mendengar laporan keuangan Pemkab Bogor carut marut.
GMPRI Bogor juga tak segan akan melaporkan kasus-kasus temuan BPK Jawa Barat itu kepada Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
” Kami juga sedang mengkaji data hasil BPK Jawa Barat dari tahun ke tahun, tetapi selalu tidak ada penyelesaian bahkan kasus ini seperti hal biasa. Maka dari itu kami GMPRI akan bawa kasus ini ke tingkat Nasional”, kata Yogi kepada Kilas Berita, Jumat (11/10/24).
Kata Yogi, temuan BPK Jawa Barat di tubuh DLH terindikasi adanya praktek Korupsi mencapai milyaran rupiah.
” Dalam auditnya BPK Wilayah Jawa Barat mendapati indikasi penyalahgunaan belanja BBM Solar pada Dinas Lingkungan Hidup milik Pemkab Bogor tersebut sebesar Rp 5.428.998.980,00 (Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)”, ungkapnya.
Dengan Angka 5,4 Milyar yang sangat fantastis kami menduga adanya mafia BBM besar di derah Kabupaten bogor, hal ini senada dengan banyaknya pemberitaan tentang mafia solar dikabupaten bogor. Ucapnya
Kendati demikian, GMPRI Bogor akan melakukan koordinasi dengan GMPRI pusat untuk melakukan upaya hukum di tingkat Nasional.
” Temuan itu akan kami koordinasikan dengan DPP GMPRI, karena kasus kasus Korupsi di Kabupaten Bogor tidak pernah beres, maka dari itu kami berencana melaporkan kasus keuangan Pemkab Bogor kepada Kejagung, KPK dan Presiden sekaligus aksi di sekala nasional”, tungkasnya.(Red)
