Bogor | LintasUpdate – BraIn Institute secara resmi melayangkan surat kepada Sekretaris Daerah Kota Bogor, mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Bogor, menyusul berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2025 dan pelaksanaan proyek-proyek pendidikan pada Tahun Anggaran 2024.
Dalam surat bernomor 019/BraIn/VII/2025 itu, Direktur Eksekutif BraIn Institute, Ferdian Mufti Azis, S.H., LLM menyampaikan keprihatinannya atas keresahan masyarakat yang muncul akibat dugaan ketidakterbukaan informasi, ketidakakuratan sistem zonasi, hingga indikasi praktik maladministrasi dalam proses PPDB tahun ini.
BraIn menilai bahwa hal tersebut telah mencoreng integritas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan yang merupakan layanan dasar.
Tak hanya itu, BraIn Institute juga menyoroti pelaksanaan sejumlah proyek fisik serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan selama tahun 2024. Lembaga tersebut mempertanyakan efektivitas, efisiensi anggaran, serta transparansi penggunaan dana publik dalam proyek-proyek tersebut.
“Evaluasi tidak hanya diperlukan untuk menelisik proses PPDB yang menimbulkan keresahan publik, tetapi juga untuk mengkaji proyek-proyek pendidikan yang telah berjalan agar tidak menjadi ladang penyimpangan atau pemborosan anggaran,” tegas Ferdian.
Dalam suratnya, BraIn Institute meminta Pemerintah Kota Bogor, melalui Sekretaris Daerah, untuk:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB Tahun 2025, termasuk mekanisme pengawasannya.
2. Mengkaji ulang proyek-proyek Dinas Pendidikan tahun 2024 yang berpotensi tidak sesuai antara perencanaan dan realisasi.
3. Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran prosedur atau penyimpangan aturan dalam pelaksanaan program/kegiatan.
4. Mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan layanan dasar pendidikan.
BraIn Institute meyakini bahwa Pemerintah Kota Bogor, di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan memastikan pengelolaan anggaran yang lebih bersih serta berkualitas.
Rilis ini sekaligus menjadi bentuk komitmen BraIn Institute dalam mengawal tata kelola pendidikan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.(Red)
