BOGOR l Lintasupdate – Festival Film Kabupaten Bogor menghadapi tantangan besar menjelang pelaksanaannya setelah dana Pokok Pikiran (Pokir) yang sebelumnya diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan mendadak dicabut. Keputusan tersebut membuat panitia harus bekerja lebih keras mencari dukungan alternatif agar agenda yang telah disiapkan tidak terhenti di tengah jalan, Minggu (31/05/2026).
Dana Pokir yang berasal dari anggota DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadi Wibawa, disebut dialihkan ke program lain ketika persiapan festival sudah berjalan. Situasi ini memicu pertanyaan dari sejumlah pihak mengenai mekanisme perencanaan dan perubahan alokasi anggaran yang dilakukan saat program telah memasuki tahap pelaksanaan.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, panitia memastikan Festival Film Kabupaten Bogor tetap digelar. Semangat peserta menjadi salah satu alasan utama kegiatan tersebut terus dilanjutkan. Hingga saat ini, sebanyak 28 kecamatan telah terdaftar sebagai peserta, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap pengembangan perfilman daerah.
Di tengah polemik yang berkembang, muncul desakan agar proses pencabutan dan pengalihan dana Pokir dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejumlah kalangan mendorong adanya evaluasi menyeluruh untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran administrasi, etika jabatan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran publik.
Apabila hasil pemeriksaan oleh lembaga berwenang menemukan adanya pelanggaran, sanksi yang dapat dikenakan bergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Dalam ranah administrasi, sanksi dapat berupa teguran, pembinaan, hingga rekomendasi pencabutan hak-hak tertentu terkait pengelolaan program. Dalam ranah etik, anggota DPRD dapat diperiksa oleh Badan Kehormatan DPRD dan berpotensi menerima sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian dari alat kelengkapan dewan sesuai tata tertib yang berlaku.
Sementara itu, apabila ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum, atau kerugian keuangan negara yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, proses penanganannya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun hingga saat ini belum terdapat informasi maupun temuan resmi yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum dalam pencabutan dana Pokir tersebut.
Di tengah berbagai dinamika yang muncul, Festival Film Kabupaten Bogor tetap berupaya menjaga semangat para sineas muda. Bagi panitia dan peserta, festival ini bukan sekadar kompetisi, melainkan bagian dari perjuangan membangun ekosistem perfilman lokal dan mewujudkan mimpi besar menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri kreatif berbasis film di Indonesia.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai adanya pemeriksaan ataupun sanksi terhadap Egi Gunadi Wibawa. Namun desakan publik untuk melakukan evaluasi dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran diperkirakan akan terus menguat seiring bergulirnya polemik tersebut.
Pewarta : Adek Editor : All Copyright © LintasUpdate 2026
