Kota Bogor | LintasUpdate – Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap inisiatif pemerintah yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya dalam upaya memerangi praktik mafia solar bersubsidi.
Langkah tersebut dinilai sebagai terobosan penting dalam memperkuat pengawasan publik terhadap distribusi energi yang selama ini kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Selama ini praktik mafia solar seolah menjadi rahasia umum yang diketahui banyak pihak, tetapi sulit disentuh. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa praktik mafia solar kerap memanfaatkan celah distribusi dengan membeli solar bersubsidi, kemudian menjualnya kembali dengan harga industri.
Praktik tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat kecil yang seharusnya menerima manfaat dari subsidi energi.
Ketua Umum MAPANCAS, Verga Aziz, menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
“MAPANCAS menyambut baik inisiatif pemerintah yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berani bersuara melawan praktik mafia migas. Ini adalah langkah progresif dalam membangun pengawasan publik terhadap distribusi energi yang selama ini kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurutnya, praktik mafia BBM bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial. Solar bersubsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro, bukan untuk diperdagangkan kembali oleh pihak-pihak yang memanfaatkan celah distribusi.
Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung upaya pemberantasan mafia migas, MAPANCAS membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Migas yang bertugas melakukan pemantauan lapangan, pengumpulan informasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
“Pembentukan Satgas Migas ini merupakan komitmen konkret MAPANCAS untuk ikut mengawal kebijakan negara dan memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Kami ingin masyarakat tidak takut bersuara ketika menemukan indikasi penyimpangan,” tegas Verga Aziz.
Ia menambahkan bahwa Satgas Migas MAPANCAS nantinya akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, guna memastikan setiap temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara serius.
MAPANCAS juga menilai bahwa sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil merupakan kunci penting untuk memutus rantai mafia migas yang selama ini merugikan negara dan menghambat kesejahteraan rakyat. Ke depan, MAPANCAS berkomitmen untuk terus mendorong transparansi dalam distribusi energi serta memperkuat gerakan masyarakat dalam mengawasi berbagai potensi penyimpangan kebijakan publik, agar subsidi negara benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.
Pewarta : Red Editor : All Copyright © LintasUpdate 2026
