Oleh: Ferdian Mufti Azis, Direktur Brain Institute
Bogor | LintasUpdate – Dalam perjalanan pembangunan sebuah kota, ada satu pilar yang menentukan apakah kebijakan publik mampu berdiri kokoh atau mudah runtuh: kualitas kepemimpinan birokrasi. Kota Bogor, dengan segala dinamika dan kompleksitasnya, membutuhkan birokrasi yang tidak hanya cepat bergerak, tetapi juga presisi, adaptif, dan berbasis data. Kapasitas seperti ini tidak tumbuh semata-mata melalui pelatihan, melainkan ditegakkan lewat keberanian menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.
Di sinilah kegelisahan mulai muncul. Ketika program capacity building dilaksanakan secara seremonial, sementara sejumlah jabatan strategis dibiarkan terlalu lama dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas, kita patut bertanya: apakah Kota Bogor sedang membangun kapasitas birokrasi, atau hanya mengelola persepsi publik?
Birokrasi tidak mungkin tumbuh sehat bila penataan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor di luar kompetensi. Di banyak daerah, praktik pengisian jabatan kerap dibayangi kepentingan pragmatis: balas jasa politik, kedekatan personal, hingga kenyamanan hubungan. Kota Bogor harus berani melampaui pola lama ini.
Padahal kita memiliki banyak aparatur yang kompeten—ASN yang cerdas, profesional, dan siap menunjukkan performa terbaik bila ruangnya diberikan secara adil. Yang mereka butuhkan bukan penghargaan seremonial, melainkan sistem merit yang diterapkan secara konsisten. Bukan sekadar pelatihan berulang, tetapi kepercayaan dalam bentuk jabatan yang memang menjadi hak mereka berdasarkan kompetensi.
Dalam berbagai dokumen perencanaan birokrasi modern—baik nasional maupun daerah—penguatan kapasitas aparatur selalu dikaitkan dengan competency mapping, talent management, serta pengisian jabatan secara terbuka dan transparan. Tanpa itu, kegiatan peningkatan kapasitas tidak lebih dari ornamen laporan, bukan motor perubahan.
Di tengah keharusan efisiensi anggaran, sesungguhnya Pemerintah Kota Bogor memiliki momentum besar. Pengetatan fiskal dapat menjadi titik balik untuk berkata: “cukup acara seremonial, saatnya menegakkan sistem.” Kota ini tidak kekurangan talenta. Yang kurang ialah keberanian untuk memutus rantai penempatan jabatan yang tidak sepenuhnya bertumpu pada kompetensi.
Refleksi ini penting. Kota yang ingin maju tidak boleh menggantungkan masa depannya pada kompromi jangka pendek. Birokrasi yang kuat hanya lahir dari meritokrasi yang tegas. Ketika jabatan tidak lagi dibaca sebagai ruang balas budi, melainkan sebagai amanat keahlian, maka capacity building tidak perlu sering dirayakan—karena kapasitas akan tumbuh secara natural dari tata kelola yang benar.
Pada akhirnya, Kota Bogor layak memiliki birokrasi yang bukan hanya tampak sibuk, tetapi benar-benar mampu menjawab tantangan. Layak memiliki pimpinan perangkat daerah yang dipilih bukan karena kedekatannya, tetapi karena kemampuannya. Dan layak memiliki tata kelola yang menjadikan meritokrasi, bukan politisasi, sebagai kompas pembangunan.
Jika kota ini ingin melangkah jauh, maka langkah pertama yang harus diambil adalah melangkah dengan jujur.
Pewarta : Red Editor : All Copyright © LintasUpdate 2025
